Anggota DPR: Perusahaan air minum harus tanggung jawab atas air rakyat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendesak perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) untuk bertanggung jawab atas eksploitasi air tanah yang berdampak pada rakyat dan ekologis.

Dia mengingatkan bahwa air merupakan sumber daya publik, bukan komoditas eksklusif korporasi. Ia menilai banyak perusahaan AMDK belum menunjukkan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama terhadap masyarakat sekitar area produksi yang seringkali justru kesulitan mendapatkan akses air bersih.

“Tidak adil ketika rakyat di sekitar sumber air kekeringan, sementara perusahaan AMDK menumpuk keuntungan dari air yang seharusnya milik publik. CSR mereka sering kali hanya bersifat seremonial bukan solusi jangka panjang yang berkeadilan sosial dan ekologis,” kata Novita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia menilai industri AMDK selama ini menikmati keuntungan besar, tetapi masih abai terhadap prinsip keadilan lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap rakyat yang tinggal di wilayah terdampak.

Menurut dia, program CSR dari para perusahaan AMDK juga belum optimal, yang seharusnya menjadi contoh dalam praktik keberlanjutan industri.

“Kita butuh CSR yang tidak berhenti di spanduk dan laporan tahunan, tetapi hadir dalam bentuk program nyata konservasi air, pelatihan masyarakat, dan pemulihan ekosistem,” kata dia.

Dia mengatakan bahwa penggunaan air tanah secara masif oleh industri AMDK tanpa pengawasan ketat dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, kekeringan, bahkan kerusakan ekosistem lokal. Di banyak wilayah Jawa, sumber air mulai menipis sementara pengeboran terus berlangsung.

"Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal keadilan ekologis. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan mitigasi dampak lingkungan secara serius,” kata dia.

Untuk itu, dia menegaskan perlunya audit lingkungan dan evaluasi izin pengambilan air tanah untuk memastikan industri AMDK tidak melampaui batas kapasitas ekologis wilayah setempat.

"Air adalah hak rakyat, bukan monopoli korporasi. Kita ingin industri yang tumbuh, tapi juga menghormati bumi dan manusia. Inilah semangat ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.