Jakarta -
Kursi pucuk pimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah jadi rebutan. Mayoritas Kadin Provinsi (Kadinda Tingkat I) disebut memberikan dukungan terhadap kepemimpinan Arsjad Rasjid.
Sebanyak 21 dari 35 Kadin Provinsi disebut menolak Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum yang baru.
"Kami, KADIN daerah, tidak pernah merasa mengusulkan Munaslub. Isu bahwa hubungan kami dengan pemerintah 'jauh' adalah tidak benar. KADIN daerah tetap berkomunikasi baik dengan pemerintah," ujar Ketua Kadin Provinsi Gorontalo, Muhalim Djafar Litty dalam keterangan tertulis, Selasa (17/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Senada dengan Muhalim, Ketua Kadin Provinsi Jawa Barat, Cucu Sutara menegaskan bahwa siapapun berhak menjadi Ketua Umum Kadin selama mengikuti aturan.
"Siapapun boleh jadi Ketua Umum KADIN, tapi Munaslub harus sesuai ketentuan. Tidak boleh kita melanggar aturan yang sudah ditetapkan," ujarnya.
Pjs KADIN Maluku Utara, Umar Lessy, menyatakan Munaslub yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaannya dapat dianggap sebagai tindakan makar. "Kami dari KADIN Provinsi menganggap bahwa Munaslub yang tidak memenuhi syarat adalah gerakan kudeta," tegasnya.
Ketua Kadin Kalimantan Selatan Shinta Laksmi Dewi mengatakan, sebanyak 21 ketua umum Kadin Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Mereka menolak Munaslub yang digelar pada 14 September.
"Sebanyak 21 Ketua Umum KADIN Daerah hadir dalam konferensi pers yang digelar Arsjad Rasjid. Kami menolak Munaslub yang diadakan pada 14 September karena kami menilai Munaslub tersebut cacat hukum secara AD/ART KADIN," jelas Shinta.
Adik Dwi Putranto, Ketua Kadin Jawa Timur, juga menegaskan dukungan terhadap Arsjad Rasjid.
"Pak Arsjad sebelum memutuskan menjadi tim sukses salah satu calon presiden selalu meminta persetujuan dari KADIN Provinsi, dan tidak ada yang keberatan. Selama masa kampanye, Pak Arsjad juga mengambil cuti untuk menjaga netralitas KADIN," ungkapnya.
(kil/kil)