4 weeks ago
14
Jakarta -
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk pertama kalinya mengikuti rapat di DPR RI sejak dilantik 19 Agustus 2024. Kehadirannya dalam rangka membahas Rancangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pada siang hari ini kami mengundang Kepala Badan Gizi Nasional yang akan mendapatkan anggaran cukup signifikan, Bapak Dadan Hindayana," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).
Selain Badan Gizi Nasional, hadir juga perwakilan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat anggaran cukup signifikan yakni POLRI, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian dan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun total belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.701,4 triliun di 2025. Jumlah itu terdiri untuk belanja K/L Rp 1.160 triliun dan belanja non K/L Rp 1.541 triliun
"Kebijakan belanjanya kita akan terus mendorong efisiensi belanja barang untuk operasional pemerintahan. Kita juga akan mencoba belanja lebih inklusif untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan belanja modalnya mendukung mobilitas dan produktivitas dan subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan," ucap Isa.
Total belanja sebesar Rp 2.701,4 triliun itu terbagi ke dalam 11 fungsi. Rinciannya fungsi pelayanan umum Rp 829,9 triliun, fungsi pertahanan Rp 166,1 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp 209,8 triliun, fungsi ekonomi Rp 782,1 triliun, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp 11,3 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp 15,7 triliun, fungsi kesehatan Rp 114,9 triliun, fungsi pariwisata Rp 2,2 triliun, fungsi agama Rp 12,9 triliun, fungsi pendidikan Rp 285,9 triliun dan perlinsos Rp 270,6 triliun.
Khusus Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran Rp 71 triliun. Anggaran tersebut untuk menjalankan program makan bergizi gratis, yang menjadi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.
(aid/kil)
