Bahlil Janji Tak Ada Konflik Kepentingan Bisnis Tambang dengan Jabatan Menteri ESDM

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Meski punya latar belakang sebagai pengusaha tambang, Bahlil berjanji tidak memiliki konflik kepentingan dengan jabatan barunya.

Justru dengan latar belakang tersebut, Bahlil mengaku lebih tahu apa yang perlu diperbaiki. Ia lalu memastikan dirinya sudah tidak menjadi pengurus di perusahaannya, meskipun bisnis-bisnisnya tetap berjalan.

"Oh nggak dong kalau perusahaan saya jalan aja normal, saya nggak lagi jadi pengurus kan," kata Bahlil saat ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Dalam catatan detikcom, Bahlil memiliki bisnis lewat 10 anak usaha di bawah naungan perusahaan induk PT Rifa Capital. Beberapa perushaan tersebut bergerak di sektor logistik hingga tambang.

Bahlil menjelaskan bahwa sejak dilantik jadi Kepala BKPM ia sudah tidak aktif menjadi pengusaha. Oleh karena itu, ia yakin bisa membedakan kepentingan negara dan pribadi.

"Saya sejak dilantik jadi pemerintah sebagai Kepala BKPM saya tidak lagi jadi pengusaha. Jadi sudah selesai dan insyaallah sekali pun saya punya latar belakang sebagai pengusaha saya bisa membedakan mana yang untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi," tegasnya.

Posisi Bahlil sebelumnya di Kementerian Investasi/BKPM kini diisi Rosan Roeslani. Bahlil menyatakan akan tetap berkoordinasi dengan Rosan, karena kedua kementerian punya keterkaitan, khususnya menyangkut Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Pak Rosan ini adalah senior saya, sebagian daripada pekerjaan Kementerian ESDM itu hilirnya itu ada di Kementerian Investasi. Terutama menyangkut dengan IUP-IUP. Pasti saya akan komunikasi dengan Pak Rosan," katanya lagi.

Bahlil juga menyebut akan menemui Arifin Tasrif untuk melakukan komunikasi. Menurutnya, meskipun ada pergantian kepemimpinan bukan berarti dirinya akan merombak kebijakan yang sudah berlaku.

"Jadi bukan berarti ada pejabat baru kemudian merombak kebijakan, nggak boleh. Yang sudah bagus kita lanjutkan. Itu kan memang pemerintah harus begitu yang belum bagus kita sempurnakan bareng-bareng," pungkasnya.

(ily/ara)