BBM Rendah Sulfur Mau Diluncurkan, Pemerintah Jamin Harga Tidak Naik

Jakarta -

Pemerintah berencana mengurangi kandungan sulfur pada beberapa BBM subsidi, dengan begitu kualitas BBM di Indonesia bisa meningkat. Meski kualitasnya dinaikkan, pemerintah menjamin harga BBM tidak akan naik.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menjelaskan sejauh ini BBM subsidi Pertamina kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi dari standar sulfur Euro IV. Standar sulfur internasional itu berkisar di antara 50 ppm.

Sebagai contoh dari data yang dipaparkan olehnya, BBM Pertalite kandungan sulfurnya 500 ppm. Bahkan, BBM Pertamax 92 pun masih berada di 400 ppm.

Kandungan sulfur yang besar dinilai tidak ramah lingkungan, maka dari itu pemerintah ingin menurunkan kandungan sulfur pada BBM untuk meningkatkan kualitasnya.

"Unfortunalety, BBM yang disediakan Pertamina saat ini memang belum bisa penuhi sulfur 50 ppm. Maka kita merasa penting dan urgent untuk pemerintah mendukung Pertamina untuk sediakan BBM berkualitas," ujar Rachmat dalam diskusi yang dilakukan di kantornya, bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2024).

Rachmat mengatakan hingga tahun 2028, kilang Pertamina akan disiapkan untuk memproduksi secara bertahap. Nantinya, satu per satu daerah di Indonesia akan diubah BBM yang rendah sulfurnya.

Dia juga mengatakan tentunya akan ada investasi yang harus dikeluarkan Pertamina untuk mengimplementasikan hal ini. Meskipun ada biaya yang harus dikeluarkan, Rachmat bilang pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi.

"Tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi kita perbaiki kualitasnya. Ongkosnya naik dong? Siapa yang bayar, karena nggak mau naik harganya maka yang bayar APBN. Kalau pemerintah bayar artinya subsidi kompensasi naik," ungkap Rachmat.

Sebagai gantinya, pemerintah akan melakukan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Beberapa kendaraan kemungkinan akan dilarang membeli BBM subsidi.

"Sementara hari ini disinyalir subsidi kompensasi belum tepat sasaran, supaya tidak ada beban ke masyarakat. Kita usulkan agar BBM subsidi tepat," kata Rachmat.

(hal/hns)