Begini Kondisi Ekonomi dan Kas Negara di Awal Kemerdekaan RI

Jakarta -

Indonesia resmi menyatakan merdeka pada 17 Agustus 1945. Meski sudah merdeka, ternyata Indonesia masih harus menghadapi sejumlah tantangan berat, salah satunya keadaan ekonomi negara yang kacau.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan ekonomi Indonesia kala itu kacau balau, mulai dari krisis yang berasal dari perang hingga berhentinya sistem ekonomi yang sudah dijalankan sebelum merdeka. Kondisi tersebut menyebabkan keadaan kas negara kosong.

Lalu, bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah ekonomi dan kas negara pasca kemerdekaan? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Kondisi Ekonomi Indonesia di Awal Kemerdekaan

Keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan terbilang amat buruk. Mengutip e-jurnal Keadaan Sosial Ekonomi Pasca Kemerdekaan Indonesia oleh Zulkarnain dan Anisa Onifah, berikut penyebab perekonomian Indonesia memburuk setelah merdeka:

1. Inflasi yang Tinggi

Setelah merdeka, Indonesia mengalami inflasi di tingkat paling tinggi atau disebut hiperinflasi. Hal itu disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara bebas.

Kala itu, pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di Tanah Air, yakni mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Sayangnya, pemerintah tak sanggup mengontrol ketiga mata uang asing yang beredar di Indonesia, khususnya mata uang Jepang dan Belanda.

2. Berlakunya Uang NICA

Ketika Indonesia tengah berjuang untuk keluar dari inflasi, muncul kebijakan baru mengenai penggunaan uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang berlaku di daerah-daerah yang diduduki sekutu.

Kebijakan itu dikeluarkan oleh Panglima AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) yang baru, yakni Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford pada 6 Maret 1946. Uang NICA dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun.

Memprotes kebijakan tersebut, pemerintah RI akhirnya membentuk Kementerian Keuangan dan mengeluarkan uang kertas baru yang bernama ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Namun, berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi kenaikan tingkat harga.

3. Blokade Ekonomi oleh Belanda

Meski sudah merdeka, sistem ekonomi Tanah Air belum sepenuhnya 'merdeka' karena masih dalam bayang-bayang Belanda. Contohnya adalah blokade ekonomi yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia pada November 1945.

Alhasil, barang-barang dagangan dari Indonesia tidak dapat diekspor ke luar negeri. Ada beberapa alasan mengapa Belanda melakukan blokade ekonomi kepada Indonesia, yaitu:

• Untuk mencegah penyelundupan senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
• Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik Asing lainnya.
• Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Akibat adanya blokade ekonomi, kondisi perekonomian di Tanah Air makin memburuk. Alhasil, keadaan kas negara di awal kemerdekaan kosong, lalu pajak dan bea masuk lainnya juga sangat berkurang. Sebaliknya, pengeluaran negara semakin bertambah untuk membantu masyarakat yang terdampak inflasi.

Cara Indonesia Menghadapi Krisis Ekonomi Pasca Kemerdekaan

Pemerintah RI tak tinggal diam ketika sistem ekonomi sedang berantakan. Mengutip e-jurnal Scribd Sejarah berjudul Perekonomian Indonesia oleh Natalia Manossoh, berikut cara pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi pasca merdeka:

• Melakukan sistem Pinjaman Nasional pada Juli 1946. Menteri Keuangan saat itu, Ir Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
• Upaya menembus blokade ekonomi dengan diplomasi beras ke India sebesar 500.000 ton.
• Melakukan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat, Banking and Trade Corporation (BTC)
• Mengadakan konferensi ekonomi pada Februari 1946. Tujuannya untuk memperoleh kesepakatan bulat dalam mengatasi masalah ekonomi yang mendesak.
• Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada 19 Januari 1947. Badan ini ditugaskan untuk membuat rencana pembangunan nasional dalam jangka waktu 2 sampai 3 tahun.
• Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada 1948 yang berfungsi mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
• Rencana Lima Tahunan (Kasimo Plan) yang bertujuan untuk memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, mencegah penyembelihan hewan pertanian, penanaman kembali tanah kosong, dan pemindahan penduduk (transmigrasi).
• Mengajak pihak swasta dalam mengembankan ekonomi nasional.
• Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).
• Menerapkan sistem Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group) dan sistem Ekonomi Ali-Baba.

Demikian pembahasan mengenai kondisi ekonomi dan kas negara di awal kemerdekaan RI. Semoga artikel ini dapat bermanfaat.

(ilf/fds)