DPR Diminta Segera Tetapkan Jadwal RUU Perampasan Aset

PENGAMAT politik Ray Rangkuti.(Dok. MI/Susanto)

PENGAMAT politik Ray Rangkuti menegaskan, ukuran pertama keseriusan pemerintah dan DPR dalam menepati janji memberantas korupsi dapat dilihat dari langkah cepat menetapkan jadwal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, penetapan jadwal tersebut menjadi titik awal penting untuk memastikan RUU strategis ini tidak kembali mandek seperti periode sebelumnya.

"Langkah pertama untuk melihat keseriusan janji tersebut adalah menetapkan jadwal rencana pembahasan RUU Perampasan Aset. Kapan akan dibahas dan kapan akan diselesaikan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (2/9).

Ray menyebut, momentum saat ini sangat tepat karena DPR sedang memasuki masa sidang I tahun 2025-2026. Pada periode ini, parlemen memang tengah melakukan agenda belanja masalah, sehingga tidak ada hambatan prosedural untuk menetapkan pembahasan RUU tersebut ke masa sidang II.

Ia menekankan, hambatan utama pembahasan bukan terletak pada teknis, melainkan pada keputusan politik. "Tapi, mengingat 5 dari 8 parpol parlemen adalah koalisi presiden, rasanya kendala politik sejatinya tidak ada," jelas Ray.

Dengan komposisi mayoritas koalisi pemerintah di DPR, presiden dinilai cukup meminta ketua partai koalisi yang juga duduk di kabinet agar memberi prioritas penuh pada pembahasan RUU ini. Apalagi, materi RUU Perampasan Aset disebut sudah tersedia sehingga tidak perlu dimulai dari nol.

"Melihat semua kelengkapannya, paling lambat April 2026, RUU Perampasan Aset sudah dapat ditetapkan sebagai UU," kata Ray.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar percepatan proses legislasi tidak mengorbankan prinsip dasar pembentukan undang-undang. Menurutnya, asas keterbukaan, partisipasi publik, dan dialog yang sehat harus tetap menjadi pijakan utama.

"Jangan sampai karena diburu waktu, kualitas substansinya diabaikan," tutur Ray. (H-3)