DPR Dorong Perbaikan Jalan Lintas Wilayah Kaltim untuk Dukung Mobilitas dan Ekonomi

INFO NASIONAL - Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum menekankan bahwa perbaikan infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur kini menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Banyak daerah, termasuk pelosok, masih belum terhubung akibat kondisi jalan yang rusak, sehingga menghambat perputaran ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Sarifah mengatakan dirinya menerima banyak keluhan para warga yang kini sangat mendambakan langkah nyata pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur.

"Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor," kata Sarifah di Jakarta pada Rabu, 5 November 2025.

Ia juga menjelaskan bahwa salah satu jalur di Kaltim yakni jalur lintas Sotek-Bongan merupakan ruas strategis yang menghubungkan empat kabupaten yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat. Jalan tersebut bahkan menjadi akses penting pendukung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun akibat belum tersentuh pembangunan, menurut dia, mobilitas warga jadi terhambat, bahkan akses ke rumah sakit sangat sulit dan penuh perjuangan. Oleh karena itu, dirinya mendesak pembangunan ruas jalan antar wilayah di Kaltim harus menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan.

Di sisi lain, ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur merata dan berkeadilan agar masyarakat pedalaman juga bisa menikmati jalan yang mantap. Ia optimis infrastruktur jalan poros di wilayah Kaltim akan mendapat prioritas pembangunan dari APBN Pemerintah Pusat maupun APBD Pemprov Kaltim.

“Insya Allah dalam 3 hingga 5 tahun ke depan masyarakat di daerah Kaltim sudah bisa menikmati jalan mulus antar wilayah. DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur secara merata dan berkeadilan bagi masyarakat agar bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kaltim,” ujarnya. (*)