1 month ago
22
Jakarta -
Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa (Garda Bangsa) mengecam adanya wacana dilakukannya Muktamar PKB tandingan. Badan otonom PKB itu menyatakan siap melawan secara hukum jika wacana itu terlaksana.
Ketua Umum Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, menyebut hal itu dilakukan untuk membela dan menjaga PKB. Dia mengatakan muktamar yang digelar di Bali beberapa waktu lalu adalah muktamar yang sah secara hukum dan konstitusional.
"Kami ingin sampaikan bahwa Muktamar PKB 24-25 Agustus itu adalah muktamar yang sah. Diikuti oleh seluruh DPW DPC seluruh Indonesia," kata Tommy dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka dari itu, kami sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia mengecam keras, bahkan tidak segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang ingin menggelar muktamar tandingan atau mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa," tambahnya.
Tommy mengaku telah mendapat informasi mengenai wacana pelaksanaan muktamar tandingan itu. Lokasinya, kata Tommy antara Jakarta dan Surabaya.
"Jadi rencananya ada dua yang kami tahu kalau tidak Jakarta ada terjadi di Surabaya. Tanggalnya kurang lebih kira-kira awal September ini. Tapi menurut pemantauan kami belum ada gerakan apapun," ungkap Tommy.
"Kami meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin apapun terkait dengan kegiatan Partai Kebangkitan Bangsa," tambah dia.
Dia menegaskan siap jika harus melawan badan otonom Nahdlatul Ulama, GP Ansor. Tommy mengatakan akan menjaga PKB.
"Jadi ya kami sebetulnya gini, risih juga kita harus menghadapi dengan keluarga sendiri. Tapi kami kalau memang itu diperlukan dan menang itu harus dilakukan, kami siap untuk menjaga Partai ini dengan cara apapun. Kalau memang harus perang, kita siap perang," imbuhnya.
Di sisi lain, Sekjen Garda Bangsa Muhammad Rodli Kaelani menjelaskan bahwa pelaksanaan muktamar di Bali legal sesuai dengan AD/ART organisasi. Terlebih, kata dia, kegiatan itu dihadiri oleh Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
"Muktamar yang dilaksanakan di Bali dihadiri oleh Wakil Presiden mewakili negara sebagai bentuk pengakuan negara atas eksistensi dan penghargaan terhadap parpol. Bahkan dihadiri oleh Menko Polhukam untuk menghargai dan menghormati PKB sebagai parpol yang sah di republik ini," terangnya.
PKB, kata dia, telah berkoordinasi dengan aparat untuk menertibkan jika digelarnya muktamar tandingan. Dia juga menyebut tak segan mengultimatum pihak-pihak yang terlibat kegiatan itu.
"Bahkan mungkin kami tidak segan-segan untuk mensomasi pihak EO maupun hotel di mana pelaksanaan kegiatan atas nama muktamar tersebut akan dilaksanakan," pungkas dia.
Wacana Muktamar Tandingan PKB
Mantan Sekjen PKB Lukman Edy sebelumnya menggugat hasil Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali. Surat gugatan telah dikirim ke Majelis Tahkim PKB serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Lukman menyebut muktamar itu cacat prosedur dan perlu dilakukan muktamar kembali.
"Kemudian, muktamar (di Bali) yang sesat sehingga kami menganggap perlu dilakukan muktamar kembali yang sebenarnya, yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, dan sesuai dengan Undang-Undang No 2/2011 tentang Partai Politik," ucapnya.
"Balik kembali kepada AD/ART PKB yang pertama tahun 98. Kan sebelumnya sudah saya sampaikan juga bahwa kepemimpinan Cak itu sentralistik. Kepemimpinan Cak Imin melanggar spirit pembentukan PKB, di mana Dewan Syuro itu dikurangi secara signifikan kewenangan-kewenangannya," imbuh dia.
Lukman menyatakan Dewan Syuro merupakan mandatory atau dianggap pemimpin tertinggi PKB. Namun, menurut dia, Cak Imin justru memberangusnya dalam 5 tahun terakhir.
Lantas, Lukman mengatakan ada sejumlah nama yang patut diperhitungkan untuk menggantikan Cak Imin. Nama-nama itu selanjutnya akan dibawa ke Muktamar yang rencananya bakal digelar pada 2-3 September 2024 di Jakarta.
"Tokoh-tokohnya banyak tokoh-tokoh terbaik PKB, tokoh-tokoh terbaik NU, baik yang sudah beredar selama ini misalnya ada ibu Khofifah, Yeni Wahid, Syaifullah Yusuf, Karding. Di fraksinya Cak Imin misalnya Halim Iskandar bisa Jazilul Fawaid, Hanif Dakiri dari Ida Fauziah banyak sekali anak-anak muda ada Adung Gusti," jelas dia.
Menurut dia, nama-nama itu merupakan kader yang punya kemampuan mumpuni memimpin partai. Untuk itu, muktamar bakal digelar.
"Jauh sebelumnya tapi kita akan konsultasi yang intensif dengan PBNU, karena gini, kami punya rencana, muktamar yang akan kita buat, dibuka oleh PBNU nanti ditutup oleh presiden," katanya.
Related
