Jakarta -
Isu rotasi posisi sejumlah menteri kembali mencuat di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sudah dua kali diisukan akan diganti.
Memandang hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengatakan jika hal itu terjadi maka dinilai kurang bermanfaat bagi kinerja kementerian itu sendiri.
"Menurut saya kalau dalam waktu dekat fungsinya menjadi kurang bermanfaat ya bagi sebuah Kementerian. Karena kan ini tinggal melaksanakan apa yang sudah direncanakan, diprogramkan, sehingga tinggal 2 bulan terakhir fungsi terhadap mendorong perubahan kebijakan maupun mempercepat program," kata dia ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya jika reshuffle dilakukan, maka orang yang ditempat baru di posisi tersebut tidak akan berbuat banyak. Mengingat masa pemerintahan hanya tersisa 2 bulan lagi, di mana akan berakhir Oktober 2024.
"Karena kalau (kabinet) yang ini kan menurut saya sudah tinggal dua bulan lagi. Jadi kalaupun ada rapat menteri ataupun perencanaan program rasanya tidak berbuat banyak," jelas dia.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menduga jika reshuffle dilakukan di akhir masa jawaban Jokowi hanya untuk mengakomodasi kepentingan politik, dibandingkan mendongkrak performa ekonomi atau target pembangunan.
"Motif reshuffle di akhir masa jabatan Jokowi lebih ke akomodasi kepentingan politik dibanding mendongkrak performa ekonomi atau menuntaskan berbagai target pembangunan Jokowi. Dari mulai masuknya wamen baru, sampai ganti menteri kurang bagus untuk stabilitas kebijakan dan iklim investasi," ungkap dia kepada detikcom.
Dia pun mempertanyakan apa yang akan dilakukan menteri baru untuk sisa dua bulan masa pemerintahan terutama terkait kebijakan. Karena seharusnya ada masa penyesuaian terlebih dahulu.
"Selain itu kental motif reshuffle dikaitkan dengan mempersiapkan pasar dan masyarakat menerima menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Semacam tes pasar dulu karena pergantian kabinet di era Prabowo plus tambahan nomenklatur baru bisa membuat investor ragu. Ini ibaratnya biar Jokowi yang jadi bumper dari berbagai sentimen di market misalnya," jelas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kabar reshuffle, dan menyebut hal itu bisa saja dilakukan bila diperlukan. Menurutnya, sejak lama dirinya sudah mengatakan bila reshuffle diperlukan pihaknya akan melakukan hal tersebut.
"Ya kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Selasa (13/8).
Kemudian, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga telah buka suara terkait kabar mengenai perombakan kabinet. Kabarnya, Arifin akan diganti dengan Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi.
Ditanya mengenai pergantian menteri ini, Arifin pun memberikan respons singkat.
"I mana tahu, tunggu aja lah," katanya di JCC Jakarta, Rabu (14/8).
(ada/kil)