Jaga Keamanan, Kemendagri Gerakkan Forkopimda dan Kesbangpol DKI Jakarta 

Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar Baharuddin menggelar pertemuan dengan Kesbangpol se-Provinsi DKI Jakarta(Dok.HO)

DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharuddin menggelar pertemuan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP, Polda, Kodam, Polda hingga Binda dalam rangka meningkatkan langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah masing-masing. Arahan ini disampaikan melalui 2 (dua) surat edaran, yakni terkait optimalisasi peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) serta antisipasi dampak aksi unjuk rasa oleh elemen masyarakat. 

Bahtiar menegaskan kembali terdapat beberapa arahan Mendagri kepada kepala daerah dalam rangka antisipasi dampak aksi unjuk rasa, di antaranya: kepala daerah melaksanakan rapat Forkopimda, menyambangi/duduk bersama dengan para tokoh dan unsur masyarakat, menggencarkan program pro rakyat, serta menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, tidak flexing kemewahan baik pejabat maupun keluarga. Semua kepala daerah dalam kondisi rawan harus di dalam daerahnya masing-masing untuk mengendalikan situasi bersama Forkompimda.

"Selain, arahan tersebut telah dikeluarkan Surat Kemendagri No : 300.1.4/e.1/BAK Perihal Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah yang ditujukan kepada Kepala Daerah tertanggal 3 September 2025," ungkap Bahtiar dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Pemprov DKI Jakarta (8/9).

Dalam surat tersebut, terdapat poin penting dalam meningkatkan peran serta anggota Satlinmas di desa/kelurahan untuk membantu terciptanya kondusifitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah. Oleh karena itu, perlu mengoptimalkan peran Satlinmas dalam membantu Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di tingkat RT dan RW dengan menggiatkan kembali pos ronda. 

Jaga Jakarta

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan edaran tentang "Kesiapsiagaan Jaga Jakarta" melalui Instruksi Sekda Nomor 64 Tahun 2025 tanggal 29 Agustus 2025. Instruksi tersebut melibatkan berbagai OPD dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan memberikan keamanan serta pelayanan kepada masyarakat.

Bahtiar juga mengungkapkan ada contoh baik yang bisa direplikasi daerah lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri.

“Saya apresiasi Pemprov DKI aksi Gotong Royong Gerak Cepat Jaga Jakarta di Halte Transjakarta Central Senen dan Halte Transjakarta Toyota Rangga, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 1 September 2025. Selain itu, kegiatan kolaborasi pembersihan fasilitas umum pascaaksi unjuk rasa ini, melibatkan 215 orang dari unsur pasukan pelangi, komunitas ojek online, pedagang dari PD Pasar Jaya, pelajar dan Solidaritas Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Indonesia (SIKAPI),” tambah Bahtiar.

Ia mengatakan gotong royong jaga keamanan melalui Siskamling menjadi langkah positif melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing mulai dari level pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, RT/RW dan melibatkan elemen masyarakat lainnya, seperti FKDM, FKUB, PPK dan forum yang ada di masyarakat. (M-3)