1 week ago
7
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan pemindahan jalur masuk bagi tujuh komoditas impor ke pelabuhan di bagian timur Indonesia dilanjutkan di era Prabowo.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menuturkan, untuk meneken kebijakan tersebut pemerintah harus menggelar rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu.
Hanya saja hingga transisi pemerintahan baru, usulan pemindahan jalur masuk bagi tujuh komoditas belum masuk dalam pembahasan ratas.
“Belum ada [ratas] belum sempat. Sebaiknya begitu [dilanjutkan di era Prabowo], karena itu akan jadi booster, terutama untuk industri di tujuh sektor itu,” tutur Febri usai acara Hari Batik Nasional 2024 Kemenperin di Kota Kasablanka, Rabu (2/10).
Febri menyampaikan usulan pengalihan pintu masuk bagi tujuh komoditas impor ini akan menekan laju banjir komoditas impor. Selain itu, kebijakan ini dipandang dapat meningkatkan permintaan domestik untuk produk dari tujuh industri terkait.
Tujuh komoditas itu antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.
“Di tim transisi saya belum tahu informasi, tapi menurut kami itu yang penting dilakukan. Terutama untuk meningkatkan permintaan domestik atas produk manufaktur yang tujuh tadi itu,” jelas Febri.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan multiplier effect yang akan timbul dari pemindahan jalur masuk atau entry point tujuh komoditas impor dari pelabuhan di Pulau Jawa ke luar Jawa.
Dengan kebijakan tersebut, Agus berharap produk dalam negeri akan mampu bersaing dengan barang impor, terutama dari sisi harga karena ongkos kirim dari Indonesia Timur jauh lebih tinggi.
Namun, ia menekankan bukan memperketat atau melarang barang impor masuk, tetapi memindahkan pintu masuknya ke dalam negeri. Setidaknya, hal ini berlaku untuk tujuh komoditas impor.
"Pintu masuknya kita pindahkan, ke Sorong, ke Bitung, atau kita tambahkan ke Kupang. Jadi bukan diperketat. Silakan masuk ke Indonesia," kata Agus di Komplek DPR RI, Senin (26/8).
