KPK Mutasi 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ini Daftarnya

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan KPK. Ada 12 nama pejabat pimpinan tinggi pratama yang mutasi ke jabatan baru.

Mutasi ini berdasarkan SK Sekjen KPK RI nomor 1497/KP.03.00/50/08/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan KPK RI. Pelantikan digelar di Gedung Merah Putih KPK yang dipimpin langsung oleh Sekjen KPK, Cahya H. Harefa.

Cahya menjelaskan pelaksanaan pelantikan ini merupakan bagian dari amanah peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan organisasi. Dia mengatakan hal ini juga dalam rangka memperkuat sumber daya manusia di KPK guna mendukung pelaksanaan tugas tugas pemberantasan korupsi yang terus mengalami perkembangan.

"Selanjutnya kepada para pejabat yang dilantik agar dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersemangat untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku," jelas Cahya seperti dilihat di YouTube KPK RI, Jumat (16/8/2024).

"Melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi guna meningkatkan kinerja dan pelaksana tugas serta pelayanan yang maksimal. Sekali lagi saya mengucapkan selamat, semoga dapat menambah semangat saudara untuk membangun serta memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi organisasi kita," sambungnya.

Adapun nama-nama pejabat pimpinan tinggi pratama KPK RI yang dimutasi sebagai berikut:

1. Brigjen Agung Yuda Wibowo, Jabatan Lama Direktur Monitoring pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi

2. Aida Ratna Zulaiha, Jabatan Lama Direktur Jejaring Pendidikan pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, Jabatan Baru Direktur Monitoring pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring

3. Arief Waluyo Widiarto, Jabatan Lama Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Jabatan Baru Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring

4. Bahtiar Pujang Purnama, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi

5. Budi Waluya, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian Bidang Informasi dan Data

6. Dian Novianti, Jabatan Lama Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Jabatan Baru Direktur Jejaring Pendidikan pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

7. Eli Kusumastuti, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi

8. Edi Suryanto, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi

9. Herda Helmijaya, Jabatan Lama Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Jabatan Baru Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring

10. Isnaini, Jabatan Lama Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Jabatan Baru Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal

11. Tomi Murtomo, Jabatan Lama Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian Bidang Informasi dan Data, Jabatan Baru Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal

12. Yonatan Demetang Dilintin, Jabatan Lama Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal, Jabatan Baru Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

(whn/whn)