Jakarta -
Menpora Dito Ariotedjo menanggapi soal polemik pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024. Dito membeberkan penentuan tuan rumah PON tidak melibatkan pemerintah pusat (pempus), melainkan di KONI.
Hal itu disampaikan Dito dalam rapat bersama Komisi X DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Dito mulanya menyinggung isu makanan atlet yang tidak layak.
"Mungkin terkait makanan memang sempat ada di minggu pertama, penyediaan makanan yang kurang memadai. Tapi itu langsung dievaluasi dan ditanggap cepat, baik itu dari penyelenggaraan Aceh maupun Sumut. Makanan itu merupakan tanggung jawab daerah melalui APBD," ujar Dito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dito juga menanggapi adanya kabar atap di venue PON amblas akibat hujan deras. Dia mengatakan saat ini pihak PUPR langsung melakukan perbaikan terkait kejadian itu.
"Dan baru saja ada kejadian hari ini menyedihkan sedikit ada atapnya bocor di venue tembak, yang mana dikarenakan hari ini terjadi cuaca ekstrem yang debit hujannya di atas 100," kata Dito.
"Tetapi alhamdulillah saat kejadian itu tidak dalam pertandingan dan bukan tempat latihan atau tanding. Jadi itu tempat atlet menunggu. Dan sekarang sudah langsung proses perbaikan oleh PUPR," imbuh dia.
Lebih lanjut, politikus Golkar itu menyampaikan harapan agar pelaksanaan PON perlu ada pembenahan di tingkat peraturan perundang-undangan. Dia mengatakan, saat ini penentuan tuan rumah PON masih belum masuk dalam kewenangan pemerintah pusat.
"Ya kami pun berharap ke depan khususnya terkait PON ini harus ada evaluasi yang sangat komprehensif seperti raker yang saya sampaikan. Karena PON ini diatur dalam UU. Dan saya rasa ini harus kita secara saksama membahas untuk ke depannya agar porsinya lebih pasti, kewenangan tanggung jawabnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan," ujar Dito.
"Contoh, penentuan tuan rumah pemerintah pusat itu tidak terlibat, Bapak/Ibu. Itu proses di internal KONI. Ya ini saya sampaikan kenyataan yang pahit, mungkin habis ini saya dimusuhin banyak orang. Tapi saya tidak ingin ke depan PON ini menjadi suatu hal yang membebani tidak produktif," lanjut dia.
(fca/dnu)