Muhaimin sebut demo DPR momentum evaluasi gaji dan tunjangan dewan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyebut tuntutan demonstran yang menyasar anggota DPR RI adalah momentum untuk mengevaluasi menyeluruh kinerja sekaligus fasilitas negara yang diterima para wakil rakyat.

Muhaimin, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, mengatakan kritik publik yang belakangan mencuat adalah cerminan dari ketidakpuasan atas cara lembaga legislatif merespons aspirasi masyarakat.

"Tentu saja, ini menjadi momentum untuk kita semua melakukan evaluasi, sekaligus mereformasi diri masing-masing. Semua lembaga, saya kira baik legislatif maupun eksekutif untuk benar-benar memahami tuntutan aspirasi itu," katanya saat akan menghadiri sidang kabinet.

Menurutnya, tuntutan tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari solidaritas dan koreksi bersama, tidak hanya untuk lembaga DPR, tetapi juga lembaga eksekutif.

Baca juga: Prabowo: "PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945"

Ia menegaskan, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah tunjangan yang diterima anggota DPR, seperti rumah dan berbagai insentif lain disebutnya kerap menimbulkan kecemburuan sosial, sehingga wajar bila menjadi sorotan publik.

Muhaimin juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk soal gaji dan tunjangan wakil rakyat.

Ia menolak anggapan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, melainkan harus dibuka secara jelas kepada masyarakat.

“Tidak ada yang bisa ditutupi kan, semuanya terbuka. Keterbukaan itulah yang harus menjadi bagian dari dialog kita dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Muhaimin, desakan demonstran justru menjadi pintu masuk untuk melakukan reformasi kelembagaan.

Ia menilai seluruh pemangku kepentingan, baik di legislatif maupun eksekutif, perlu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan bagi kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.