2 weeks ago
6
Myanmar.(AFP)
PUTARAN ketiga sekaligus terakhir pemilihan umum di Myanmar dijadwalkan digelar pada Minggu (25/1) dengan hasil yang sudah dapat diprediksi.
Pemungutan suara tidak dilaksanakan di seluruh wilayah negara itu karena junta militer yang berkuasa mengakui tidak mampu menjamin keamanan di tengah konflik bersenjata yang terus berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021.
Pada tahap kedua pemilu yang berlangsung 11 Januari, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan atau Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer memenangkan 86 dari 100 kursi yang diperebutkan di majelis rendah parlemen.
Data tersebut dilaporkan penyiar negara MRTV dengan mengutip Komisi Pemilihan Umum Myanmar. Menurut laporan Associated Press, USDP kini telah menguasai 182 kursi dari gabungan hasil pemilu tahap pertama dan kedua, dan diperkirakan akan kembali mendominasi sisa kursi yang diperebutkan dalam pemungutan suara tahap ketiga pada Minggu (25/1).
Sesuai konstitusi yang dirancang oleh militer, angkatan bersenjata Myanmar secara otomatis memperoleh seperempat kursi parlemen dan tetap memegang kendali atas sejumlah kementerian strategis.
Bagi junta yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing, pemilu ini dimaksudkan untuk memperoleh legitimasi di dalam negeri sekaligus mendorong penerimaan dari negara-negara asing, terutama Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara, agar bersedia mengakui hasil pemilu dan menormalisasi hubungan dengan rezim militer.
Namun, absennya oposisi yang berarti di tengah konflik berkepanjangan memunculkan keraguan luas mengenai kemampuan pemilu ini dalam menciptakan stabilitas maupun legitimasi politik.
"Pemilu ini tidak sesuai dengan standar internasional," kata juru bicara Uni Eropa kepada DW.
"Uni Eropa menganggap bahwa kekerasan yang sedang berlangsung, pembatasan kebebasan mendasar, penahanan massal, pengucilan aktor politik kunci, serta konflik bersenjata yang sedang berlangsung di Myanmar, telah menciptakan lingkungan di mana pemilu tidak dapat berlangsung secara bebas, adil, inklusif, dan kredibel," tambah mereka.
Pemilu nasional terakhir yang dinilai relatif bebas dan bermakna di Myanmar berlangsung pada 2020, ketika Liga Nasional untuk Demokrasi atau National League for Democracy (NLD) yang pro-demokrasi meraih kemenangan telak.
Namun, hanya beberapa minggu kemudian, militer mengambil alih kekuasaan, menangkap Aung San Suu Kyi serta sejumlah tokoh senior NLD, dan membatalkan hasil pemilu tersebut.
Perlawanan terhadap kudeta itu kemudian berkembang menjadi perang saudara berskala nasional yang kini memasuki tahun kelima, tanpa tanda-tanda bahwa pemilu yang digelar junta akan mampu mengakhiri konflik.
Menurut Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, sebuah kelompok ahli internasional independen, kendali junta saat ini hanya mencakup kurang dari seperlima wilayah negara tersebut.
Sebagian besar partai oposisi, termasuk NLD, telah dicabut status pendaftarannya dan dilarang mengikuti pemilu, sementara para pengkritik pemilu menghadapi hukuman penjara hingga puluhan tahun.
Ketua delegasi Parlemen Eropa untuk hubungan dengan Asia Tenggara, Wouter Beke, mengatakan kepada DW bahwa Uni Eropa akan terus menyuarakan keprihatinan serius serta mendukung rakyat Myanmar.
"Myanmar tetap menjadi ujian penting bagi komitmen kita terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi," katanya.
Uni Eropa secara konsisten menolak kudeta militer serta seluruh proses politik yang dibangun di sekitarnya. Sejak 2021, Brussel telah menjatuhkan beberapa paket sanksi terhadap pejabat dan entitas yang terkait dengan junta, termasuk embargo senjata.
Akademisi Universitas Palacky Olomouc di Republik Ceko sekaligus pakar kebijakan Uni Eropa terkait Myanmar, Kristina Kironska mencatat bahwa sanksi tersebut telah diperbarui dan diperpanjang hingga April, melampaui periode pemilu.
"Ini menunjukkan bahwa Brussel tidak mengharapkan pemilihan menghasilkan peluang politik yang memerlukan penilaian ulang kebijakan, yang menyisakan sedikit ruang untuk perubahan kebijakan Uni Eropa segera setelah pemilihan," ujarnya kepada DW.
Meski demikian, Uni Eropa sejauh ini menahan diri dari penerapan sanksi perdagangan secara luas. Myanmar tetap dimasukkan dalam skema perdagangan preferensial Everything But Arms (EBA), yang memberikan akses bebas bea dan kuota untuk seluruh ekspor, kecuali senjata dan amunisi, ke pasar Uni Eropa.
Nilai ekspor Myanmar ke Uni Eropa tercatat meningkat dari €2,8 miliar atau Rp55,0 triliun pada 2019 menjadi €4,3 miliar atau Rp84,4 triliun pada 2022, meskipun mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
"Setelah junta mengumumkan hasilnya, Uni Eropa harus menanggapi dengan penolakan politik yang jelas dan terpadu, dengan menyatakan secara eksplisit bahwa pemilu ini tidak memberikan legitimasi apa pun kepada rezim militer," kata U Linn Thant, utusan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) untuk Republik Ceko, kepada DW.
NUG dibentuk pada 2021 oleh para anggota parlemen yang digulingkan serta kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan mengusung agenda pembentukan demokrasi federal yang memberikan kewenangan lebih besar kepada wilayah-wilayah minoritas etnis.
"Yang terpenting, Uni Eropa harus terus selaras dengan posisi yang telah diambil oleh Parlemen Eropa dan banyak mitra internasional bahwa krisis Myanmar tidak dapat diselesaikan melalui pemilihan umum yang direkayasa, tetapi hanya melalui transisi demokrasi yang sejati," tambah Thant.
Ketidakpastian lainnya adalah sikap negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, apakah akan mulai menganggap tatanan pasca-pemilu sebagai kondisi yang cukup memadai untuk kembali menjalin keterlibatan.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada November lalu mengumumkan akan mengakhiri status perlindungan sementara bagi warga Myanmar di Amerika Serikat, efektif mulai 26 Januari.
Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyebut adanya kemajuan yang signifikan dalam tata kelola dan stabilitas Myanmar, termasuk penyelenggaraan pemilu, yang menurutnya memungkinkan para pengungsi kembali dengan aman.
Pada Juli lalu, kantor Wakil Presiden JD Vance dilaporkan bertemu dengan kelompok industri yang mendorong Washington untuk menjajaki kesepakatan dengan junta demi akses terhadap unsur tanah jarang Myanmar, yang selama ini hampir seluruhnya diekspor ke Tiongkok.
Dalam periode yang hampir bersamaan, Amerika Serikat juga mencabut sanksi terhadap sejumlah entitas Myanmar yang memiliki kedekatan dengan militer. Para pemimpin militer Myanmar tetap dilarang menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi ASEAN karena kegagalan mereka melaksanakan Konsensus Lima Poin yang disepakati pada 2021 untuk menyelesaikan krisis Myanmar.
Myanmar juga tidak diizinkan memegang jabatan ketua bergilir ASEAN tahun ini. Namun, Malaysia selaku ketua sebelumnya menyatakan bahwa situasi Myanmar akan kembali ditinjau setelah pemilu.
"Pengembalian junta Myanmar dalam kedok sipil ke dalam blok tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pertemuan politik dan diplomatik tingkat tinggi, tetapi mungkin tidak akan menciptakan hambatan bagi keterlibatan Uni Eropa lebih lanjut dengan ASEAN," kata Sabe Soe, direktur LSM Burma Center Prague, kepada DW.
Pejabat Uni Eropa yang berbicara kepada DW menegaskan bahwa Brussel tidak akan mengubah sikapnya. "Posisi Uni Eropa terhadap Myanmar didasarkan pada penilaiannya sendiri terhadap situasi di lapangan," ujar seorang juru bicara.
Beke menambahkan bahwa meskipun Uni Eropa memahami beragam pendekatan yang ditempuh aktor internasional lain, kebijakan Brussel tetap berlandaskan konsistensi, penghormatan terhadap norma internasional, serta keyakinan bahwa stabilitas jangka panjang hanya dapat dibangun melalui legitimasi dan supremasi hukum. (Fer/P-3)
