Pemkab Bogor Kerahkan 825 Personel Pembongkaran PKL Tahap 2 di Puncak

Jakarta -

Pj Bupati Bogor Asmara Tosepu mengatakan sebanyak 825 aparat gabungan akan dikerahkan untuk melakukan pembongkaran tahap 2 kios liar di Puncak. Aparat terdiri dari Pemkab Bogor dan TNI-Polri.

"Tadi kurang lebih ada 825 personel itu gabungan Satpol PP, TNI-Polri, termasuk Garnisun. Dengan dukungan alat berat dan truk untuk pembersihan setelah itu," kata Asmawa, kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).

Dia juga sudah membahas teknis penertiban dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah pusat. Hingga saat ini, sosialisasi dan pemberitaan peringatan sudah dilakukan.

"Barusan saya memimpin rapat konsolidasi dalam rangka penataan tahap kedua kawasan Puncak. Dihadiri langsung pejabat dari PUPR baik dari Cipta Karya maupun Bina Marga, termasuk pejabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Kementerian ATR/BPN," ucapnya.

"Tahapannya sampai hari ini pemberian surat peringatan kedua tanggal 15 Agustus. Sampai tanggal 20 Agustus adalah surat pemberitahuan ketiga. Pada tanggal 21 itu memberikan kesempatan untuk pembongkaran sendiri. Kalau tidak, baru kita tertibkan. Rencana di akhir bulan Agustus ini," sambung Asmawa.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar rapat hari ini terkait pembongkaran tahap kedua pedagang kaki lima (PKL) liar di Puncak. Rapat digelar bersama sejumlah instansi terkait.

"Hari ini saya memimpin rapat secara keseluruhan memberikan instruksi terkait teknis pelaksanaannya. Nggak ada yang dimajukan, jadi prosedur itu tidak bisa kita langkahi. Mending lewat sedikit daripada maju, melanggar," kata Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu kepada wartawan.

Asmawa mengatakan sejauh ini pihaknya telah memberikan sosialisi, peringatan, hingga teguran. Pemilik kios disebut telah menerima penjelasan tersebut.

"Sudah pada tingkat sosialisasi, pemberian peringatan, teguran, sudah selesai semua. Bahkan kemarin sudah diundang semua 196 pemilik dan diberi penjelasan, termasuk kuasa hukum. Mereka menerima penjelasan itu," jelasnya.

"Insyaallah kita akan laksanakan, karena tenggat tanggal 24, tanggal 25 itu Minggu tidak mungkin, kemungkinan hari Senin," sambungnya.

(lir/lir)