Permintaan Lemah, Pertumbuhan Kredit Diproyeksi Hanya Single Digit

Ilustrasi.(MI/Usman Iskandar)

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun berada di level satu atau single digit, yakni sekitar 7%. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menjelaskan persoalan utama terletak pada sisi hilir. Melemahnya daya beli masyarakat berimbas pada penurunan permintaan barang dan jasa di berbagai sektor.

Hal tersebut, ungkapnya, membuat pelaku usaha menahan ekspansi bisnis dan enggan mengajukan pembiayaan baru. 

"Saya kira problemnya ada di hilir. Demand yang turun karena daya beli melemah. Mungkin pertumbuhan kredit di kisaran 7% karena kita belum melihat prime mover atau motor penggerak yang signifikan," ujarnya.

Bob menjelaskan saat ini terdapat kredit menganggur atau fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) sebesar Rp2.304 triliun. Menurutnya, besarnya angka tersebut menunjukkan pelaku usaha belum melihat kebutuhan untuk menambah kapasitas produksi karena permintaan masih stagnan.

"Apa yang mau diekspansi kalau demand tidak ada?" tanyanya.

Selain itu, 67% perusahaan yang disurvei Apindo pada April lalu menyatakan tidak memiliki rencana ekspansi sepanjang tahun ini. Kondisi itu menegaskan sikap pelaku usaha yang masih berhati-hati dan menunggu sinyal perbaikan pasar sebelum melakukan investasi baru.

Untuk mendorong pemulihan permintaan, Apindo menilai pemerintah perlu memperbesar stimulus yang langsung menyentuh daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang diusulkan adalah penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta pemberian insentif pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian. 

"Jika hanya mengandalkan bansos, multiplier effect-nya pasti terbatas," tegasnya.

Apindo juga menyebut investasi dan kredit baru berpotensi tumbuh lebih baik jika terdapat sektor penggerak utama yang kuat. Saat ini, pelaku usaha masih berharap pada kenaikan harga komoditas unggulan sebagai salah satu pemicu pergerakan ekonomi.

Senada, pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai perlambatan pertumbuhan kredit belakangan ini terutama disebabkan lesunya permintaan. 

"Jika ditelaah lebih lanjut, hal ini muncul karena sektor usaha memperlambat ekspansinya," imbuhnya.

Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya membaik menjadi faktor utama, ditambah produk-produk impor dengan harga lebih kompetitif, yang turut menekan ekspansi industri di dalam negeri.

Meski demikian, ia optimistis kondisi akan membaik menjelang akhir tahun. Tren likuiditas perbankan yang membaik, ditambah peningkatan belanja masyarakat pada musim akhir tahun, diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kredit di kuartal IV 2025. 

"Meski kredit membaik, tetapi pertumbuhan akan berada di kisaran 7%-9%," ujarnya.

Target pertumbuhan kredit di kisaran high single digit dianggap realistis. Trioksa menegaskan angka itu cukup mendekati realitas pasar, meski masih menunjukkan perlambatan.

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit pada Oktober 2025 melambat menjadi 7,36% secara tahunan (yoy), turun dari 7,70% pada bulan sebelumnya. Secara year to date (ytd), kredit baru tercatat naik 4,96%, lebih rendah jika dibandingkan dengan 7,04% pada periode yang sama tahun lalu. 

High single digit
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan kredit tahun ini tidak akan mencapai angka double digit. Menurutnya, salah satu faktor penghambat adalah sikap pelaku bisnis yang masih cenderung menunggu dan mengamati kondisi pasar sebelum mengambil keputusan ekspansi.

"Pertumbuhan kredit kemungkinan akan mencapai di high single digit. Kalau kita lihat faktor penghambat pertumbuhan kredit ke depan, pelaku bisnis masih cenderung wait and see," ungkapnya dalam Economic Outlook Q4 2025 secara daring, Rabu (3/12).

Menurut Andry, perlambatan kredit sepanjang 2025 sebagian disebabkan oleh hilangnya momentum pada semester pertama karena masa konsolidasi pemerintahan baru. Namun memasuki 2026, arah kebijakan pemerintah yang lebih jelas seharusnya menjadi dorongan bagi pertumbuhan kredit. 

"Dengan akselerasi fiskal sejak awal 2026, kami optimistis pertumbuhan kredit akan meningkat, berdampak positif bagi aset maupun liabilitas perbankan," ujarnya.

Ekonom Bank Mandiri itu menambahkan, dorongan belanja pemerintah akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat segmen kelas menengah. Hal itu diyakini akan meningkatkan permintaan kredit sekaligus memperbaiki kualitas aset. Saat ini, tekanan terlihat pada segmen konsumer dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan rasio kredit macet (NPL) masing-masing 2,38% dan 4,55%. Sementara itu, segmen korporat relatif stabil dengan NPL 1,46%.

"Kita bisa membayangkan, jika program pemerintah berhasil mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperkuat kelas menengah, dua segmen yang saat ini lambat bisa bergerak lebih cepat," tutup Andry.

Kontraksi
Head of Mandiri Institute Andre Simangunsong menyampaikan, pada akhir Oktober 2025, Bank Indonesia mencatat kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 0,11%. Hal itu menandakan kemungkinan pertumbuhan kredit UMKM sepanjang tahun ini akan stagnan. 

Andre menjelaskan, meski kredit untuk korporasi besar dan usaha komersial tumbuh positif, sektor MSME justru mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, bahkan cenderung negatif.

"Ini mirip dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia selama ini, kalangan atas menjadi penopang utama, sementara kelompok menengah dan bawah masih tertekan," ujar Andre.

Ia menambahkan, dari hasil Mandiri Business Survey yang dilakukan terhadap hampir 1.100 unit usaha di seluruh Indonesia, mencakup sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, hingga sektor lainnya, kondisi UMKM secara keseluruhan membaik pada 2025. 

"Meski demikian, perbaikan ini belum merata, baik secara sektoral maupun lokasi. Kemungkinan pertumbuhan kredit UMKM sepanjang 2025 akan mengalami stagnasi," imbuhnya.

Jika dibandingkan dengan 2024, persentase UMKM yang mengalami peningkatan omzet lebih tinggi, yakni sekitar 48% di 2025, naik dari 34% pada tahun sebelumnya. Namun, UMKM yang mengalami penurunan omzet juga meningkat dengan penurunan rata-rata sekitar 15%.

Dengan kondisi ini, Andre menekankan perlunya perhatian lebih terhadap UMKM, terutama untuk memastikan perbaikan ekonomi dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat dan sektor usaha. (Ins/E-1)