Prancis kecam keputusan AS cabut visa pejabat Palestina ke sidang PBB

Paris/London (ANTARA) - Prancis telah mengecam keputusan AS untuk mencabut visa pejabat Palestina menjelang sidang tahunan Majelis Umum PBB bulan depan.

"Majelis Umum PBB tidak boleh dikenai pembatasan akses apa pun," kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot sebelum pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Kopenhagen, Denmark, pada Sabtu (30/8).

Dia menekankan netralitas markas besar PBB serta menyerukan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, mendesak otoritas Israel membuka jalur masuk, dan menghentikan rencana ekspansi permukiman E1.

Permukiman E1 adalah proyek permukiman Israel yang akan dibangun di wilayah Tepi Barat.

Terkait konflik Rusia-Ukraina, Barrot menekankan perlunya negosiasi damai dengan jaminan keamanan.

Dia memperingatkan jika Presiden Rusia Vladimir Putin menolak bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, maka sanksi akan diperlukan.

"Sanksi Eropa tentu akan jadi pembahasan utama kami di Kopenhagen pagi ini. Saya akan mengajukan sejumlah usulan," kata dia.

Barrot juga menyinggung Iran, dengan mengatakan bahwa negara-negara E3 – Inggris, Prancis, dan Jerman – telah mengaktifkan mekanisme "snapback" PBB yang dapat memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Dia menambahkan bahwa langkah itu bisa ditunda jika Iran mematuhi tuntutan internasional, sehingga jalur diplomasi tetap terbuka.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Prancis kutuk rencana Israel duduki Gaza
Baca juga: Prancis dan 14 negara ajak dunia akui Palestina sebagai negara merdeka

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.