Buntut serangan di Qatar, Eropa gencarkan kecamannya terhadap Israel

Brussel (ANTARA) - Uni Eropa (UE) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta beberapa pemerintah Eropa, memperkeras sikap mereka terhadap kampanye militer Israel yang semakin intensif di Timur Tengah setelah Israel melancarkan serangan udara terhadap Qatar pada Selasa (9/9) sore waktu setempat.

Serangan Israel terhadap Doha itu menargetkan sebuah lokasi yang diduga digunakan oleh pemimpin senior Hamas. Meskipun Hamas melaporkan bahwa delegasi mereka selamat, enam orang dilaporkan tewas, termasuk sejumlah pengawal dan seorang petugas keamanan Qatar.

Serangan tersebut langsung menuai kecaman luas dari seluruh dunia. Pada Selasa, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyebutnya sebagai "pelanggaran terang-terangan" terhadap kedaulatan Qatar, sementara Juru Bicara Urusan Luar Negeri UE Anouar El Anouni mengatakan serangan tersebut melanggar "hukum internasional dan integritas teritorial Qatar, serta berisiko memicu eskalasi kekerasan lebih lanjut di kawasan tersebut".

Spanyol, hingga saat ini, telah mengeluarkan kecaman terkerasnya terhadap Israel. Dalam hitungan jam setelah serangan di Doha, pemerintah Spanyol menyetujui sebuah dekret pengukuhan embargo senjatanya, yang melarang kapal pengangkut senjata atau bahan bakar ke Israel berlabuh di pelabuhan Spanyol dan menutup wilayah udaranya bagi pesawat tempur Israel.

Selain itu, Spanyol juga meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Spanyol telah melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memasuki wilayah Spanyol.

Asap membubung dari menara "Vision" setelah serangan udara Israel di Kota Gaza pada 8 September 2025. (ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Sehari sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez telah mengumumkan langkah-langkah tersebut dalam pidato yang disiarkan di televisi, dia menyebutnya sebagai "langkah yang diperlukan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina".

Beberapa negara Eropa lainnya telah bergabung dengan Spanyol dalam mengecam aksi militer Israel terhadap Qatar. Menteri Luar Negeri (Menlu) Norwegia Espen Barth Eide menggambarkan serangan Israel itu sebagai "pelanggaran serius terhadap hukum internasional".

PM Inggris Keir Starmer mengecam serangan tersebut dalam pembicaraan dengan Sekjen NATO Mark Rutte. Menlu Jerman Johann Wadephul menyebut serangan Israel itu "tidak dapat diterima" dan memperingatkan bahwa serangan itu mengancam kelancaran negosiasi untuk pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Slovenia mengecam serangan tersebut di media sosial, sembari menyatakan solidaritas dengan Qatar.

Kemenlu Portugal mengatakan melalui platform media sosial X pada Selasa (9/9) malam bahwa serangan tersebut melanggar kedaulatan Qatar dan berisiko mengeskalasikan kekerasan.

"Kami menekankan bahwa gencatan senjata segera dan pembebasan sandera sangat mendesak. Solusi dua negara tetap krusial untuk perdamaian yang berkelanjutan," kata Kemenlu Portugal.

Sebuah helikopter terbang di dekat lokasi serangan udara Israel di Doha, Qatar, pada 9 September 2025. (ANTARA/Xinhua/Nikku)

Sementara itu, PBB kian menggencarkan kritiknya terhadap kampanye militer Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada Senin (8/9) bahwa dirinya "terkejut dengan penggunaan retorika genosida secara terbuka" oleh pejabat Israel.

Turk menuduh Israel melakukan pembunuhan massal, menghalangi aliran bantuan, dan melakukan kejahatan perang. Dia juga mendesak pemerintah-pemerintah untuk menghentikan transfer senjata, mendesak gencatan senjata, serta mendukung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

Pada Rabu (10/9), Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperkeras sikap Eropa terhadap Israel.

"Apa yang sedang terjadi di Gaza telah mengguncang hati nurani dunia. Kelaparan yang sengaja diciptakan oleh manusia tidak boleh dijadikan sebagai senjata perang. Ini harus dihentikan," tutur von der Leyen dalam sidang pleno Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis utara.

Berdasarkan langkah-langkah baru yang diumumkan oleh von der Leyen, Eropa akan menunda dukungan bilateral kepada Israel, menjatuhkan sanksi terhadap menteri-menteri ekstremis dan pemukim yang melakukan kekerasan, menangguhkan sebagian Perjanjian Asosiasi UE-Israel terkait urusan perdagangan, serta mendirikan Kelompok Donor Palestina (Palestine Donor Group) untuk rekonstruksi Gaza.

Warga Palestina melakukan aksi protes untuk meminta penghentian konflik dengan Israel yang sedang berlangsung dan seruan untuk perlindungan internasional terhadap pneduduk di Kota Gaza pada 21 Agustus 2025. (ANTARA/Xinhua/Rizek Abdeljawad)

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan sejumlah pakar PBB telah memperingatkan bahwa kampanye Israel di Gaza telah menciptakan kondisi kelaparan dan merupakan bentuk hukuman kolektif, dengan lebih dari 64.000 warga Palestina tewas sejak Oktober 2023, ungkap Kementerian Kesehatan Gaza.

Opini publik semakin menambah tekanan atas agresi Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Pada Minggu (7/9), sekitar 70.000 orang berdemonstrasi di Brussel dengan slogan "Red Line for Gaza", yang merupakan salah satu demonstrasi terbesar di Belgia dalam beberapa tahun terakhir.

Unjuk rasa serupa juga berlangsung di London, Paris, dan Stockholm, dengan ribuan orang menyerukan gencatan senjata dan pengakuan terhadap Negara Palestina.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berbicara kepada pers di markas PBB di New York pada 9 September 2025. Guterres mengecam serangan Israel terhadap Qatar. (ANTARA/Xinhua/Xie E)

Dalam beberapa pekan terakhir, perluasan kampanye militer Israel, dari Gaza dan Tepi Barat hingga ke Qatar, telah memaksa Eropa untuk menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakannya terhadap Israel. Spanyol menetapkan preseden dengan menerapkan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di tingkat Eropa.

Sementara itu, Prancis, Inggris, dan Belgia bergabung dengan Kanada dan Australia dalam mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui Negara Palestina di sidang Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) pada akhir bulan ini.

Pewarta: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.