Enam Poin Kesepakatan DPR Menjawab Tuntutan 17+8

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad membacakan hasil kesepakatan fraksi-fraksi DPR dalam menjawab 17+8 tuntutan rakyat. DPR menggelar rapat internal pada Kamis, 4 September untuk menindaklanjuti beberapa desakan kepada lembaga itu.

Dasco mengatakan pertemuan tertutup yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani itu menghasilkan enam poin kesepakatan. "Poin pertama, DPR menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat, 5 September 2025. 

Sebelumnya, anggota DPR periode 2024-2025 mendapat tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan sebagai kompensasi peniadaan rumah dinas. DPR mencabut tunjangan itu karena memicu demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus hingga kini. 

Desakan itu juga termasuk ke dalam 17+8 Tuntutan Rakyat yang salah satunya memiliki tenggat jangka pendek yaitu hari ini. Saat mengumumkan itu Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR lain, yakni Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Yang kedua, DPR melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan," kata Dasco.

Adapun poin ketiga, DPR akan memangkas besaran tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi biaya langganan. Komponen biaya yang akan dievaluasi ialah biaya listrik, biaya jasa telepon, biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.

Berikutnya, poin keempat, Dasco mengatakan bahwa anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak akan menerima hak-hak keuangan. Sejumlah anggota DPR yang dinonaktifkan karena memicu kontroversi ialah Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, anggota Komisi IX Nafa Urbach, anggota Komisi VI Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, anggota Komisi IX Surya Utama atau Uya Kuya.

Lalu kesepakatan kelima ialah, pimpinan DPR akan meminta Mahkamah Kehormatan DPR untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang memeriksa kelima anggota nonaktif. Terakhir, Dasco berujar DPR akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. 

Adapun transparansi yang dijanjikan oleh Dasco ialah melalui publikasi rincian besaran komponen-komponen tunjangan dan gaji DPR. "Ini kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media," kata dia.