Membumikan Gotong Royong dalam Ekonomi Rakyat

-    Baru berdiri 19 Juli 2025, KKMP Gedawang kini bisa meraup omzet rata-rata Rp5 juta per hari.

-    Frozen food produksi ibu-ibu sekitar, yang dijual di KKMP Gedawang, menjadi bukti ekonomi gotong royong.

-    Kios Pupuk Lengkap di Limbangan, Brebes, menggunakan aplikasi iPubers sehingga petani terdaftar bisa membeli pupuk dengan KTP.

BARU saja selesai menata sembako dan gas elpiji 3 kilogram, pemuda itu langsung bergegas menyiapkan bahan-bahan minuman di gerai kecil yang berada di samping toko. Tidak berapa lama, seorang pembeli datang memesan es teh jumbo, sementara seorang pembeli lainnya meminta ditimbangkan beras.

Kesibukan di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Gedawang, Kota Semarang Jawa Tengah (Jateng), memang telah dimulai sejak pagi. Produk yang serba ada dan juga mengikuti tren, termasuk jajanan kekinian dan frozen food, membuat koperasi itu tidak kalah saing dengan minimarket modern. 

Kesibukan itu pun tidak berhenti saat matahari terbenam. Di petang hingga malam hari, warung angkringan yang tetap buka, menjadi tempat warga mengobrol hangat sembari ngemil.

Tidak heran, baru berdiri 19 Juli 2025, KKMP Gedawang kini bisa meraup omzet rata-rata Rp5 juta per hari. Sebagian dari transaksi itu didapatkan karena mereka juga menjadi agen grosir bagi pedagang eceran, dengan nilai transaksi sekitar Rp2 juta per pedagang.

Omzet itu meningkat pesat dari sekitar Rp1 juta per hari di saat 1,5 bulan pertama berjalan. Padahal kala itu pun omzet KKMP Gedawang sudah merupakan prestasi di antara sekitar 12 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) yang sejak peluncuran pada Juli lalu, sudah aktif berdiri.    

Ketua KKMP Gedawang, Rudi Muhammad Alif percaya bahwa keberhasilan itu konsep gotong royong ekonomi. “Koperasi ini bukan cuma tempat belanja, tapi wadah gotong royong ekonomi. Apa yang dibutuhkan, sembako sampai makanan cepat saji, ya kami sediakan,” katanya, Rabu (15/10). 

Gotong royong itu juga berwujud pada keberpihakan ekonomi setempat. Produk frozen food yang mereka jual adalah produksi ibu-ibu sekitar. Selain itu KKMP Gedawang juga bekerjasama dengan perbankan untuk kemudahan transaksi. Mereka menyediakan layanan Laku Pandai bekerjasama dengan Bank Jateng.

Koperasi unggulan juga terdapat di Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Syariah Mekarjaya ditetapkan pemerintah sebagai satu dari 103 KDMP percontohan nasional karena, selain menyediakan pupuk, sembako, dan LPG subsidi, juga sedang menyediapkan layanan apotik.

KDMP Syariah juga mendukung program Makan Bergizi Gratis dan senang menyiapkan pembentukan desa wisata.

KDMP Mekarjaya sudah berjalan aktif dan memiliki 426 anggota terdaftar. Berbagai unit usaha sudah berjalan seperti pangkalan LPG dan sembako murah.

Warga Merasa Memiliki

Hingga saat ini telah terbentuk 83.763 unit KD/KMP di seluruh Indonesia (lihat detail pada grafis). Dalam acara peresmian kelembagaan di Kabupaten Klaten, Jateng, 21 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi merupakan alat perjuangan rakyat kecil. KD/KMP merupakan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar. “Kita mulai suatu usaha besar. Koperasi ini adalah usaha besar strategis,” tegas Kepala Negara.

Semangat itu nyatanya memang meresap sampai ke desa-desa. KKMP Gedawang memaknainya dengan menjalankan model pengembangan yang melibatkan warga. Saban waktu mereka berembuk, menerima usulan warga, soal produk yang perlu dijual. “Yang kami bangun bukan cuma usaha, tapi rasa memiliki. Begitu warga merasa punya, mereka jaga bareng-bareng,” tambah Rudi yang menargetkan memiliki 500 anggota.

Kemampuan koperasi untuk menyediakan berbagai usaha dan layanan, termasuk keuangan digital seperti di KKMP Gedawang, juga berkat ketersediaan jaringan digital yang andal, yang merupakan hasil kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam program KD/KMP, yang juga salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo,  Komdigi berperan menghubungkan kopdes/kelurahan ke ekosistem digital nasional. Dengan begitu pula, ruang digital ekosistem KD/KMP akan terlindungi dari penyalahgunaan, hoaks, dan kejahatan daring.

“Koperasi Desa Merah Putih adalah jantung ekonomi kerakyatan. Melalui digitalisasi, kami memastikan koperasi desa terkoneksi, terlindungi, dan mampu membuka pasar baru bagi hasil bumi,” kata Menteri Komdigi (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam pernyataannya.

Ia juga menyatakan bahwa transformasi digital yang dilakukan di lima PHTC Presiden Prabowo-Wapres Gibran, memang bukan semata soal data atau jaringan. “Ini soal bagaimana negara hadir lebih cepat dan lebih dekat kepada rakyat. Melalui lima Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden, kami memastikan teknologi bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya,” tegas Meutya.

Selain KD/KMP, keempat PHTC lainnya yang ia maksud adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. “Kelima program cepat ini tidak berdiri sendiri. Semuanya terhubung dalam satu ekosistem digital yang aman, transparan, dan berpihak pada rakyat. Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus menjadi jembatan antara kebijakan dan kepercayaan publik, memastikan transformasi digital berjalan manusiawi, inklusif, dan berkeadilan,” tutupnya.

Pupuk Lancar, Pangan Terjamin

Keberpihakan pemerintah di ekonomi kerakyatan juga terlihat nyata di sektor pertanian. Hambatan produksi diatasi dengan kebijakan yang memudahkan distribusi alat dan perlengkapan produksi pertanian. 

Pada Januari 2025, Presiden Prabowo menandatangani Perpres 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang pada intinya menyederhanakan penyaluran pupuk bersubsidi. Sebagai kepanjangan Perpers itu kini telah hadir sistem yang membuat petani dapat membeli pupuk bersubsidi hanya dengan menunjukkan KTP, berkat sistem data elektronik yang memuat data petani untuk pupuk bersubsidi.

Sistem itu terintegrasi dengan aplikasi iPubers milik pemerintah yang digunakan di kios-kios pupuk. Kemudahan itu disambut petani bawang di Brebes. “Soalnya tidak semua petani bergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani). Itu yang susah,” ujar Rosidin, 55.

Sebelumnya, untuk membeli pupuk, petani harus menunjukkan Kartu Tani yang bisa dimiliki jika bergabung dengan Gapoktan. Pemerintah telah menjamin stok pupuk nasional aman (lihat detail pada grafis). (JI/SG/M-1)