KBRI Beijing akan optimalkan pilar keamanan dalam hubungan RI-China

Beijing (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing akan mengoptimalkan pilar keamanan dalam hubungan Indonesia-China pada 2026 sesuai dengan arahan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

"Sejak 2025 atau tahun lalu kita sudah menyepakati kerja sama lima pilar dengan menambahkan keamanan dalam hubungan RI-China jadi saya kira pada 2026 adalah saatnya kita mulai implementasi dari apayang ditetapkan sebagai pilar kelima yaitukemanan, sekarang saa untuk memulai aksi," kata Wakil Kepala Perwakilan RI di Beijing, Parulian Silalahi di KBRI Beijing kepada ANTARA, Kamis.

Hal tersebut disampaikan terkait dengan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Rabu (14/1). Sugiono dalam pernyataannya mengatakan Indonesia saat ini menganut diplomasi ketahanan yaitu suatu diplomasi yang tidak reaktif, tetapi adaptif, sebagai pilar fundamental dari politik luar negeri Indonesia.

Pilar keamanan sudah disepakati sejak pertemuan "two plus two" antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menlu China Wang Yi dan Menhan China Dong Jun pada 21 April 2025 sehingga pola kerja sama kedua negara bukan hanya "empat pilar" yang meliputi aspek politik, ekonomi, pertukaran antarmasyarakat, dan maritim tapi menjadi "lima pilar" dengan tambahan aspke keamanan.

"Diplomasi ketahanan itu adalah salah satu bentuk proyeksi bagaimana Indonesia menyikapi kondisi global dengan melihat bagaimana kekuatan di internal kita. Karena kami di sini menangani hubungan bilateral antara RI dengan Tiongkok sehingga bagaimana caranya bisa mengamankan kepentingan kita, posisi kita," tambah Parulian.

Suasana nonton bersama Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di KBRI Beijing, Kamis (14/01/2026). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Hubungan Indonesia dan China, menurut Parulian, secara tradisional adalah di bidang ekonomi.

"Tapi kalau kita melihat pilar kelima ditambahkan masalah keamanan memang perlu ada terjemahan khusus, tentu untuk di China sendiri kami masih pelajari, apa saja yang bisa kerjasamakan," ungkap Parulian.

Dalam penerapannya diplomasi ketahanan, dalam pidatonya Sugiono mengatakan Kementerian Luar Negeri Indonesia sepanjang 2026 akan memperioritaskan penyelesaian batas maritim dan darat dengan negara-negara tetangga.

Hal tersebut sudah dilakukan sepanjang 2025 dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan perbatasan, termasuk dengan Malaysia, Timor Leste dan Vietnam.

Dalam lingkup yang lebih luas, Sugiono mengatakan, Indonesia membangun pertahanan dan keamanan melalui penguatan dengan mitra-mitra kunci termasuk menyepakati 7 kerja sama di bidang pertahanan serta 16 perjanjian penegakan hukum, termasuk diantaranya dengan Australia, Kanada, Prancis, Turkiye, dan Yordania.

Khusus untuk China, pada 2025, Indonesia kata Sugiono sudah melakukan dialog "two plus two" dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Tiongkok. Pertemuan sejenis juga dilakukan dengan Jepang, Australia dan Turki.

"Di tengah dunia yang makin tidak dapat diprediksi, diplomasi dan pertahanan menjadi satu hal yang tidak dapat terpisahkan. Ketika risiko salah hitung meningkat dan persepsi menjadi faktor kunci, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah instrumen stabilisasi dan bagi Indonesia, ketahanan tidak dibangun dengan unjuk kekuatan tapi melalui kepastian, pencegahan dan membuka ruang-ruang dialog," kata Sugiono.

Baca juga: Kolaborasi bidang pendidikan Indonesia-China menguat sepanjang 2025

Baca juga: RI koordinasi dengan China soal ABK diculik bajak laut di Gabon

Baca juga: Pertamina NRE gandeng China garap proyek energi bersih di Indonesia

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.