KBRI Beijing tidak ingin hubungan ekonomi Indonesia-China "autopilot"

Beijing (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing menyebut tidak berniat untuk membiarkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan China "autopilot" atau berjalan secara otomatis.

"Hubungan ekonomi kita ini yang saya kira terbesar di antara banyak negara lain, baik nilai perdagangan maupun investasi juga sangat tinggi tapi jangan sampai ke depan 'business as usual', jangan sampai autopilot," kata Wakil Kepala Perwakilan RI di Beijing, Parulian Silalahi di KBRI Beijing kepada ANTARA, Kamis.

Hal tersebut disampaikan terkait dengan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Rabu (14/1). Sugiono dalam pernyataannya mengatakan diplomasi ekonomi menjadi inti dari diplomasi yang Indonesia lakukan.

"Memang di awal tahun 2026 ini kan ada peristiwa luar biasa seperti yang terjadi antara Amerika dan Venezuela, dan tentu China sebagai salah satu negara yang kuat juga ikut berhitung maka perhitungan itu yang kami monitor dekat," ungkap Parulian.

Parulian menyebut KBRI Beijing juga tidak ingin sampai sumber daya ekonomi malah dapat berbalik menjadi "weaponization of economic policies" seperti yang disebut Sugiono dalam pidatonya karena semakin kaburnya batas antara ekonomi dan keamanan sehingga kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi malah menjadi instrumen geopolitik.

"Tentu kami tidak ingin terjadi 'weaponization of economic policies' antara Indonesia dan China," tambah Parulian.

China memang mitra ekonomi penting bagi Indonesia karena nilai investasi China ke Indonesia pada 2025 mencapai 5,4 miliar dolar AS, atau naik 13,5 persen dibandingkan tahun lalu. Sementara pada triwulan ketiga 2025, nilai perdagangan Indonesia-China telah melampaui 137 miliar dolar AS atau meningkat 14,2 persen secara tahunan.

Dalam pidatonya, Sugiono menyebut untuk mengurangi kerentanan yang sistemik, Indonesia berkontribusi memperkuat inklusi finansial, termasuk melalui mekanisme inovatif seperti QRIS yang telah memfasilitasi transaksi lintas batas di berbagai negara, seperti di Thailand, Malaysia, Tiongkok, dan Jepang.

Sugiono menyebut Indonesia akan melakukan diversifikasi mitra untuk mengurangi risiko ketidakpastian atau de-risking dari gejolak dan perlambatan ekonomi yang dihadapi mitra-mitra tradisional termasuk saat Indonesia bergabung dengan BRICS sejak 6 Januari 2025.

Diharapkan upaya Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia mengundang dan menarik arus investasi ke dalam negeri yang berorientasi pada penciptaan nilai guna mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti yang sudah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Atas dasar inilah, saya menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan, untuk menegaskan peran Kementerian Luar Negeri sebagai 'strategic enabler' dan dalam melakukan 'de-bottlenecking' berbagai isu ekonomi yang krusial sehingga diplomasi ekonomi Indonesia dapat menjadi aksi kolektif yang terukur dan terarah, dalam memperjuangkan kepentingan nasional," ungkap Sugiono.

Baca juga: KBRI Beijing akan optimalkan pilar keamanan dalam hubungan RI-China

Baca juga: KBRI Beijing manfaatkan peningkatan jumlah pelajar Indonesia di China

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.